penngbc.com – Pengadilan Tinggi Delhi meminta Pemerintah Pusat untuk memberikan penjelasan resmi terkait status kewarganegaraan Rahul Gandhi, pemimpin senior Partai Kongres India. Permintaan ini datang setelah adanya gugatan yang diajukan oleh seorang aktivis politik yang menuduh bahwa Gandhi memiliki kewarganegaraan ganda.
Kasus ini kembali menarik perhatian publik setelah seorang pengadu bernama Subramanian Swamy mengklaim bahwa Gandhi, yang juga merupakan keturunan keluarga politik terkemuka di India, memegang kewarganegaraan Inggris. Hal ini dianggap melanggar hukum kewarganegaraan India, yang tidak mengakui status kewarganegaraan ganda.
Dalam sidang yang digelar pada hari Selasa, pengadilan menyatakan bahwa pemerintah pusat harus segera memberikan status pembelaan terkait tuduhan ini. “Pemerintah harus memastikan apakah tuduhan ini berdasar atau tidak, dan menyampaikan status resmi kewarganegaraan Gandhi,” kata hakim ketua yang memimpin sidang.
Isu mengenai kewarganegaraan Rahul Gandhi bukan pertama kali mencuat. Pada tahun 2015, Subramanian Swamy pertama kali mengajukan tuduhan serupa, mengklaim bahwa Gandhi terdaftar sebagai direktur di sebuah perusahaan yang berbasis di Inggris dengan status kewarganegaraan Inggris. Namun, saat itu pemerintah tidak menemukan cukup bukti untuk menindaklanjuti kasus tersebut.
Gandhi sendiri, dalam beberapa kesempatan, telah dengan tegas membantah tuduhan ini. Menurutnya, ia hanya memegang kewarganegaraan India dan tidak memiliki keterkaitan kewarganegaraan dengan negara lain. “Ini adalah upaya politik untuk mendiskreditkan saya dan keluarga saya,” ujar Gandhi dalam sebuah wawancara beberapa waktu lalu.
Partai Kongres, yang dipimpin oleh Gandhi, mengecam keras tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai upaya sistematis untuk menyerang integritas pemimpin mereka. Juru bicara partai menegaskan bahwa Rahul Gandhi selalu mematuhi hukum India, termasuk dalam hal kewarganegaraan. “Tuduhan ini tidak lebih dari propaganda politik menjelang pemilu,” ujar juru bicara tersebut.
Partai Kongres juga menyatakan keyakinannya bahwa pengadilan akan menemukan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan akan segera dihentikan. “Kami berharap keadilan ditegakkan dan kebenaran segera terungkap,” tambahnya.
Kasus ini muncul di tengah situasi politik yang semakin panas menjelang pemilu umum India yang akan datang. Rahul Gandhi adalah salah satu tokoh sentral dalam politik oposisi, dan tuduhan ini dianggap sebagai upaya untuk melemahkan kredibilitasnya menjelang pemilu.
Para analis politik percaya bahwa kasus kewarganegaraan ini, meskipun tampaknya berdasar pada tuduhan lama yang belum terbukti, dapat memengaruhi citra Gandhi di mata publik. Di sisi lain, pendukung Gandhi berpendapat bahwa kasus ini hanyalah bentuk dari taktik politik untuk mengalihkan perhatian dari isu-isu nyata yang dihadapi oleh negara.
Pengadilan Tinggi Delhi telah memberi waktu kepada Pemerintah Pusat hingga akhir bulan ini untuk memberikan tanggapan resmi terkait status kewarganegaraan Gandhi. Jika ditemukan bukti yang mendukung tuduhan tersebut, kasus ini dapat berkembang menjadi isu besar yang dapat mengguncang politik India.
Namun, jika tidak ada bukti yang kuat, kasus ini kemungkinan besar akan dihentikan, dan Rahul Gandhi dapat melanjutkan aktivitas politiknya tanpa hambatan hukum. Hingga saat ini, para pendukung dan lawan politik Gandhi sama-sama menunggu hasil dari proses hukum ini dengan cemas.
Kasus ini menjadi sorotan besar di seluruh India, dan publik pun terus mengikuti perkembangan terbaru terkait status kewarganegaraan salah satu politisi paling berpengaruh di negara tersebut.