penngbc – Menteri Keuangan Sri Mulyani resmi mengalokasikan dana Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar Rp20,8 triliun kepada 5 juta penerima di sektor informal dan UMKM. Program ini menjadi bagian dari strategi pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan mencapai 5,3% pada kuartal III 2024.
Rincian Alokasi dan Sasaran Penerima
Sri Mulyani menegaskan, dana THR ini akan disalurkan melalui 3 skema utama:
- Bantuan Langsung Tunai (BLT): Rp12 triliun untuk 3 juta pedagang kaki lima dan pekerja harian.
- Subsidi Bahan Baku UMKM: Rp6 triliun untuk 1,5 juta pelaku usaha mikro.
- Pelatihan Keterampilan: Rp2,8 triliun untuk 500.000 penerima di sektor pertanian dan perikanan.
Lima provinsi dengan alokasi tertinggi:
- Jawa Barat: Rp3,2 triliun
- Jawa Timur: Rp2,9 triliun
- Sumatera Utara: Rp2,1 triliun
- Sulawesi Selatan: Rp1,8 triliun
- Nusa Tenggara Timur: Rp1,5 triliun.
Mekanisme Penyaluran dan Jadwal
- Pencairan Tahap Pertama (1-10 Juli 2024): Penerima di sektor pertanian dan perikanan.
- Tahap Kedua (11-20 Juli 2024): Pedagang kaki lima dan UMKM makanan/minuman.
- Tahap Ketiga (21-30 Juli 2024): Pekerja harian di bidang konstruksi dan transportasi.
Penerima wajib mendaftar melalui aplikasi SIAP Kerja atau kantor dinas sosial setempat. Pemerintah menggunakan sistem biometrik untuk memastikan dana tepat sasaran.
Dampak Ekonomi yang Diharapkan
Sri Mulyani memproyeksikan dana ini akan meningkatkan daya beli masyarakat sebesar Rp28 triliun dan menekan angka kemiskinan hingga 0,5%. “Ini stimulus untuk sektor riil. Uang akan berputar di pasar tradisional, warung, dan sentra UMKM,” tegasnya dalam konferensi pers.
Ekonom Universitas Indonesia, Faisal Basri, menyebut program ini bisa memicu pertumbuhan sektor retail sebesar 4,8%. “Pola serupa sukses di Thailand dan Vietnam saat resesi 2023,” ujarnya6.
Tantangan dan Kritik
Koalisi Buruh Nasional (KBN) menuntut pemerintah memperluas cakupan penerima. “Masih ada 2 juta pekerja lepas yang belum terdaftar,” protes Ketua KBN, Andi Wijaya.
Sri Mulyani membantah isu penyelewengan dana. “Kami pasang 3.000 auditor dan gunakan teknologi blockchain untuk transparansi,” paparnya.
Langkah Selanjutnya
Pemerintah akan evaluasi program ini pada Agustus 2024. Jika berhasil, alokasi THR 2025 akan dinaikkan menjadi Rp25 triliun dengan tambahan 1 juta penerima.