penngbc – PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia, resmi dinyatakan bangkrut oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang. Keputusan ini diambil setelah perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang parah dan gagal memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada kreditur.
Dampak dari keputusan ini sangat besar, terutama bagi para karyawan Sritex. Lebih dari 10 ribu pekerja di Sritex dan tiga anak perusahaannya telah mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sejak 26 Februari 2025 lalu. Jumlah total pekerja yang terkena PHK mencapai sekitar 12 ribu orang.
Direktur Utama Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto, mengakui bahwa PHK merupakan konsekuensi dari keputusan insolvent. Meskipun sudah tidak lagi mempunyai hak atas perusahaannya, Iwan berjanji akan mengawal pemenuhan hak para pekerja, termasuk pesangon.
Tim Kurator Sritex selanjutnya akan melakukan pemberesan harta pailit. Pemenuhan seluruh hak pekerja, termasuk pesangon, akan diprioritaskan dalam proses ini. Namun, hingga saat ini belum ada perhitungan pasti mengenai nilai total pesangon yang harus dibayarkan kepada para pekerja.
Beberapa faktor yang menyebabkan kebangkrutan Sritex antara lain pandemi COVID-19, persaingan ketat di industri tekstil global, gangguan supply chain akibat perang di berbagai negara, serta kebijakan impor yang mengganggu operasional industri tekstil dalam negeri.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita telah menyatakan bahwa pemerintah akan segera mengambil langkah-langkah untuk melindungi karyawan Sritex dari ancaman PHK. Langkah-langkah ini termasuk upaya untuk memastikan operasional perusahaan tetap berjalan dan hak-hak karyawan terpenuhi.
Sritex resmi menutup operasinya mulai 1 Maret 2025. Ribuan pekerja yang terkena PHK kini menghadapi ketidakpastian nasib, sementara perusahaan yang pernah menjadi kebanggaan industri tekstil Indonesia ini tinggal nama.
Dengan keputusan ini, Sritex menjadi salah satu contoh nyata betapa sulitnya bertahan di industri tekstil global yang penuh tantangan. Semoga langkah-langkah pemerintah dapat membantu meringankan beban para karyawan yang terdampak dan memberikan harapan baru bagi mereka.