Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tengah disorot tajam setelah muncul dugaan korupsi dalam pengadaan laptop senilai Rp9,9 triliun. Kejaksaan Agung (Kejagung) merespons website trisula88 cepat dengan melakukan penyelidikan awal terhadap proyek yang melibatkan anggaran besar tersebut.
Kasus ini mencuat usai laporan masyarakat masuk ke Kejagung terkait adanya kejanggalan dalam pembelanjaan perangkat teknologi pendidikan. Dugaan mark-up harga, spesifikasi yang tidak sesuai, hingga potensi penyalahgunaan wewenang menjadi fokus pemeriksaan. Kejagung menyatakan bahwa penyelidikan ini masih dalam tahap pengumpulan bukti dan belum menetapkan tersangka.
Nadiem Makarim: “Saya Kaget dan Akan Kooperatif”
Menteri Pendidikan Nadiem Makarim mengaku terkejut saat mengetahui kasus tersebut tengah diselidiki. Ia menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama penuh dengan pihak penegak hukum. Dalam keterangannya kepada media, Nadiem menegaskan bahwa kementeriannya akan memberikan akses informasi yang dibutuhkan demi mendukung proses penyelidikan secara transparan.
Menurutnya, program pengadaan laptop ini seharusnya menjadi solusi digitalisasi pendidikan di era pasca-pandemi. Ia menambahkan, jika memang ada oknum di dalam kementerian yang terbukti terlibat, maka proses hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu.
Fokus Kejagung: Audit Proyek dan Proses Tender
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memastikan bahwa tim penyidik kini sedang memeriksa dokumen pengadaan serta proses tender proyek laptop tersebut. Salah satu aspek yang disorot adalah kesesuaian antara anggaran yang digunakan dengan spesifikasi barang yang diterima oleh sekolah-sekolah penerima bantuan.
Kejagung juga telah bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung potensi kerugian negara. Jika ditemukan indikasi kuat korupsi, kasus ini akan segera ditingkatkan ke tahap penyidikan.
Publik Dorong Transparansi dan Evaluasi Program
Munculnya kasus ini menimbulkan keprihatinan di tengah masyarakat. Banyak pihak mendesak agar pemerintah lebih terbuka terhadap program-program berbasis anggaran besar, terutama yang berkaitan langsung dengan pendidikan dan teknologi. Evaluasi terhadap seluruh proyek digitalisasi pendidikan pun dinilai penting agar kejadian serupa tidak terulang.
Organisasi masyarakat sipil juga menuntut agar pemerintah memperbaiki sistem pengawasan internal dan memperkuat kontrol atas program-program yang melibatkan pengadaan barang dan jasa dalam jumlah besar.
Transparansi dan Hukum Harus Jadi Prioritas
Kasus dugaan korupsi laptop senilai Rp9,9 triliun menjadi peringatan penting bahwa pengawasan dan transparansi harus selalu diutamakan, terutama dalam program-program besar yang bersinggungan langsung dengan publik. Langkah cepat Kejagung dan respons kooperatif dari Menteri Nadiem menunjukkan bahwa proses hukum dapat berjalan dengan baik jika didukung oleh semua pihak.